PDIP Tolak KPU Jadi Lembaga Ad Hoc: Lebih Baik Ditingkatkan

Kalsel, PaFI Indonesia — Wakil Ketua Komisi II Fraksi PDIP Aria Bima menolak wacana yang mengusulkan KPU menjadi lembaga ad hoc yang hanya terselenggara selama dua tahun untuk persiapan dan pelaksanaan Pemilu.
Aria menilai tugas yang diemban KPU terlampau banyak untuk dijadikan lembag ad hoc. Ia menilai KPU seharusnya jangan hanya dipandang sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

“Saya berpikir kok tugas KPU ini demikian banyak ya. Rakyatnya dimatangkan, pelaksananya dimatangkan … sehingga pada saat mereka jadi atau saat kontestasi, itu juga mewujudkan bagaimana pemilu ini akan semakin berkualitas,” kata Aria di Rumah Tim Pemenangan Pram-Doel, Jakarta, Minggu (24/19).

“Saya kok melihat bobot dari banyak tugas yang ada buat KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU Kota Kabupaten, kurang tepat kalau KPU ini di badan adhoc-kan,” sambungnya.

Alih-alih dijadikan lembaga ad hoc Aria berharap KPU diberikan peningkatan kemampuan dalam menjalankan tugas mereka yang terkait dengan pemilu.

“Pemberdayaan, penyadaran terhadap kesadaran peran, atau tingkat kompetensi pemilih,” tutur dia.

Tak hanya itu, Ia juga berharap KPU dapat memberikan pelatihan terhadap calon anggota legislatif sebelum dilantik.

Terlebih, kata dia, anggota legislatif memiliki peran krusial untuk mengelola anggaran di tingkat pusat atau daerah.

Anggota Baleg DPR RI Saleh Daulay sebelumnya mengusulkan agar KPU hanya menjadi lembaga ad hoc yang hanya terselenggara selama dua tahun untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu.

Saleh menilai usulan ini perlu demi negara dapat menghemat anggaran, khususnya ketika KPU tidak sedang berada pada tahun-tahun pemilu.

“Jadi kita sedang berpikir di DPR, justru KPU itu hanya lembaga ad hoc, dua tahun saja. Ngapain kita menghabiskan uang negara kebanyakan,”

kata Saleh saat rapat dengar pendapat antara Baleg DPR RI bersama tiga lembaga/organisasi di kompleks parlemen,

Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (31/10).

Dia menilai bahwa KPU sejauh ini di tahun ketiga, keempat, hingga kelima, setelah Pemilu, hanya melakukan sejumlah kegiatan bimbingan teknis (bimtek) semata. Dia pun ragu terhadap kegiatan bimtek tersebut.

“Mereka datangnya itu bimtek aja ke Jakarta ini, saya tahu persis. Sebentar-sebentar nanti bimtek datang ke Jakarta, nggak tahu apa yang dibimtekkan itu,” katanya.